Saat ini, pemerintah menerbitkan dua jenis Surat Berharga Negara (SBN), yaitu SBN konvensional atau yang biasa disebut Surat Utang Negara (SUN) dan SBN syariah atau dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Baik SUN maupun SBSN, keduanya memiliki ragam yang diperuntukkan bagi investor ritel maupun investor institusi.
Bagi investor institusi, SUN menyediakan Surat perbendaharaan Negara (SPN) atau dikenal sebagai treasury bills dan obligasi negara (ON) atau disebut treasury bonds. Sementara SBSN menyediakan Islamic Fixed Rate (IFR), SPN Syariah, Sukuk Dana Haji Indonesia, serta Project Based Sukuk bagi investor institusi.
Selanjutnya, bagi investor ritel, SUN menyediakan obligasi negara ritel (ORI) dan Saving Bond Ritel (SBR). Sementara SBSN menyediakan sukuk ritel dan sukuk tabungan.
Bagi masyarakat Indonesia yang ingin membeli SBN ritel guna diperjualbelikan di pasar sekunder, dapat berinvestasi pada ORI dan sukuk ritel. Kedua SBN ini memiliki nominal paling kecil Rp5 juta dengan kupon yang bersifat tetap (fixed) dan dibayarkan tiap bulan.
Sementara itu, bagi WNI yang ingin memiliki SBN yang tidak untuk diperjualbelikan, maka SBR dan sukuk tabungan bisa jadi alternatif pilihan. Bedanya, SBR memiliki nominal paling kecil Rp5 juta, sedangkan sukuk tabungan bernominal minimal Rp2 juta. Selain itu, kupon SBR bersifat mengambang mengikuti LPS rate (kecuali SBR013) dengan batas kupon minimal (floating with floor), sedangkan kupon sukuk tabungan bersifat tetap (fixed). Meski tidak bisa diperdagangkan, kedua SBN ini memiliki fasilitas early redemption.
Pinjaman dan SBN
Terdapat sedikitnya dua cara yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh utang. “Pertama, kita bisa mengambil dari pinjaman, baik multilateral maupun bilateral. Kedua, melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN),” jelas Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dari kedua cara itu, 81 persen utang berasal dari SBN dalam bentuk obligasi negara, sedangkan sisanya sebanyak 19 persen dalam bentuk pinjaman.
Besarnya komposisi SBN dibandingkan pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah, bukan tanpa alasan. Adanya ketentuan-ketentuan tertentu dalam pinjaman luar negeri yang diterapkan oleh negara pendonor, membuat pemerintah lebih menyukai pembiayaan melalui surat utang (SBN). Sementara pinjaman luar negeri dilakukan hanya pada sektor-sektor tertentu.
Keunggulan investasi
SBN telah memegang peran yang begitu penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagai instrument fiskal, SBN diharapkan bisa menggali potensi sumber pembiayaan APBN dari investor pasar modal. Terlebih lagi, penerbitan SBN saat ini digunakan pemerintah untuk program dan kegiatan yang produktif, serta yang memiliki dampak lanjutan bagi perekonomian.
Selanjutnya bagi masyarakat, SBN ritel hadir sebagai alternatif investasi yang aman dengan mengeliminasi risiko gagal bayar. Hal ini dikarenakan pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh pemerintah. Dalam mengelola SBN, pemerintah melakukannya secara profesional, terbukti tidak ditemukannya kegagalan pemerintah dalam membayar obligasi jatuh tempo maupun bunga dan imbalan.
Perluas basis investor
Menyadari pentingnya pengembangan pasar SBN, pemerintah melakukan diversifikasi pada basis investor. Hal ini dilakukan guna mengefisiensikan biaya dengan risiko yang lebih terkendali. Saat ini, pemerintah tengah gencar mengembangkan basis investor ritel yang merupakan WNI.
Besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi keunggulan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa mengembangkan basis investor ritel. Jumlah yang potensial ini hendak didorong agar menuju masyarakat yang sadar berinvestasi, disamping sekadar masyarakat yang sadar menabung.
“Kita ingin mendidik dan mendorong masyarakat untuk lebih banyak berinvestasi, bukan hanya sekedar menabung,” harap Luky.
Keunggulan SBN sebagai instrument investasi yang tidak dimiliki instrument lain, menurut Luky, adalah bahwa dengan berinvestasi SBN, masyarakat tengah ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.
SBN ritel online
Untuk itu pula, pemerintah tengah melakukan pendalaman pasar guna merangkul investor ritel domestik lebih banyak lagi. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Pengembangan Pasar Keuangan, Nanang Hendarsah menyampaikan, dengan penyebaran konsentrasi kepemilikan SBN ritel diharapkan mampu mendukung inkluasi keuangan.
Menurut Nanang, data dari Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) menunjukkan, komposisi kepemilikan SBN ritel masih dikuasai investor DKI Jakarta. “Investor dari DKI Jakarta mencapai sekitar 42 persen, wilayah Indonesia Barat selain DKI Jakarta mencapai sekitar 50 persen.
Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, jumlah volume pemesanan hanya sekitar 8 persen,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) bersama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam FK-PPPK telah memasukkan pengembangan SBN ritel ke dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan.
Sementara BI sendiri turut memberi dukungan dalam bentuk system settlement melalui BI-SSSS, serta sosialisasi kepada masyarakat dalam kerangka FK-PPPK.
Inovasi yang tengah dijalankan pemerintah dalam penjualan SBR003 melalui platform online baru-baru ini diharapkan memperoleh sambutan baik dari masyarakat. Melalui platform online, masyarakat dapat melakukan pembelian SBN dimanapun dan kapanpun selama masa penawaran pada 14 25 Mei 2018.
Menanggapi hal ini, ekonom Citi Indonesia, Helmi Arman meyambut baik hal ini. Menurutnya, selain memperluas jangkauan SBN, keingintahuan public terhadap SBN dan pembiayaan semakin meningkat sehingga bisa memperluas proses pengawasan atas pembiayaan negara. Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan pasar obligasi korporasi.
“Bila siklus ekonomi sudah kembali pulih, kebutuhan pembiayaan sector swasta, baik bank maupun nonbank akan bergerak naik. Diharapkan kebutuhan pendanaan pemerintah, untuk infrastruktur dan sebagainya, sudah mulai berkurang sehingga tidak terjadi persaingan menggalang dana antara pemerintah dan swasta, yang biasa disebut crowding out,” jelas Helmi.(MK/06/2018)
